Pusat Studi Anti Korupsi (PASAK) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (FH Unisma) menggelar diskusi publik dalam peringatan hari anti korupsi sedunia dengan mengusung tema “Korupsi dan Pemilu: Mewujudkan Pemilu 2024 yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Acara ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unisma Dr. H. Suratman, S.H,. M.Hum. Dalam sambutan pembukaannya, dia mengatakan bahwa Pemilu yang bersih bagian dari upaya mewujudkan semangat konstitusi. “Dengan mewujudkan Pemilu yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kita sudah menjalankan amanah konstitusi karena anti KKN tersebut berada dalam konstitusi negara kita,” ucapnya saat memberikan sambutan pembukaan acara.
Acara diskusi dipandu oleh Hisbul Lutfi yang juga menjabat sebagai sekjen PASAK FH Unisma. Sementara narasumber yang hadir sebanyak empat orang. Pertama, Yogi Eka Kholid Faroby dari Bawaslu Kota Batu. Dia berpendapat bahwa Pemilu yang bersih dilihat dari tingkat KKN di dalamnya. “Pemilu yang berkualitas, demokratis itu tidak dinilai dari seberapa banyak proses kampanye yang dilakukan melainkan kebersihan dari KKN itu sendiri,” ucap Yogi saat memaparkan materinya. Dia mengatakan bahwa tahapan-tahapan dalam Pemilu benar-benar harus diawasi dalam pelaksanaanya, mengingat hari ini peserta Pemilu presiden yang mayoritas calonnya berasal dari orang-orang terdekat presiden seperti menteri-menterinya dan bahkan ada anaknya presiden. “Hal itu yang sangat perlu diawasi bersama, tidak hanya kami dari Bawaslu melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan ini agar Pemilu damai dan jurdil itu tidak hanya menjadi jargon saja,” lanjut komisioner Bawaslu Kota Batu itu.
Narasumber kedua adalah Budi Darmawan dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dia memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik korupsi itu antara lain: sifat serakah, tamak, rakus, gaya hidup moral, hal itu membuat seorang pejabat itu selalu merasa kurang dan dengan kekuasaan yang dimiliki dia dengan gampang melakukan praktik korupsi,” terang Budi saat pemaparan materinya. Materi berikutnya disampaikan oleh Adi Susilo dari Koordinator Malang Corruption Watch. Adi memaparkan materi mengenai evaluasi Pemilu tahun 2019.
“Banyak sekali problem-problem pada Pemilu 2019, seperti beban kerja yang over pada para petugas di TPS hingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu rentan untuk dilakukan,” terang pemuda aktivis itu. Ia juga berpendapat dengan data hasil survei yang dilakukan oleh LIPI bahwa dengan dilakukannya Pemilu serentak ini justru malah semakin menyulitkan dan malah lebih berpotensi KKN. Materi terakhir disampaikan oleh M, Fakhruddin Ardiansyah, dosen juga Direktur PASAK FH Unisma. Dia mengatakan bahwa IPK Indeks Persepsi Korupsi sangatlah anjlok dan bahkan kalah dengan Timor Leste yang mana negaranya baru merdeka. “Mengapa? Karena KPKnya goblok,” terangnya dengan lantang. Ia juga mempertegas pernyataan adalah pekerjaan yang sangat berat dalam menjauhkan KKN dari Pemilu 2024 karena sejak awal sudah sangat nepotis. “Kemudian ketika Pemilunya berjalan dengan nepotis maka KKN itu sudah bisa dipastikan akan terjadi seperti jual beli jabatan dan hasilnya siapa yang terdampak? Masyarakat dengan pelayanan yang kita dapatkan sangat bobrok,” pungkasnya.