Profil

/

Pengantar

Diperbaharui tanggal: 16 Januari 2016

PROFIL SINGKAT

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 untuk menunjang berdirinya Universitas Islam Malang yang berorientasi pada penyediaan dan pengembangan tenaga akademik dan praktisi profesional di bidang Ilmu Hukum yang memiliki kualitas unggul,memiliki kemampuan seimbang antara Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Keimanan, Ketaqwaan (IMTAQ).

Status Akreditasi

Fakultas Hukum Unisma memperoleh status terakeditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia  dengan AKREDITASI A (Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015, Dengan demikian, Fakultas Hukum Unisma berhak melaksanakan proses kegiatan akademik secara mandiri.

Visi

Yakni menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam bidang hukum berorientasi masa depan dalam ilmu pengetahuan  teknologi, (IMTEK) dan budaya yang berlandaskan Islam Ahlusunnah Waljama’ah.

Misi

Menyelenggarakan Proses Pendidikan Akademik yang berkualitas dan Profesional di bidang IPTEK dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Keislaman guna menghasilkan sumberdaya manusia dan Sarjana Hukum yang mandiri, unggul, berdaya saing tinggi dalam penguasaan Ilmu Hukum dan terampil dalam melaksanakan profesi hukum serta berakhlakul karimah.

Keunggulan Fakultas Hukum UNISMA

  1. Tenaga pengajar/pendidikan : Magister (S-2), Doktor (S-3), Kandidat Doktor, Guru Besar (Profesor). Notaris, Lawyer.
  2. Kurikulum disusun berbasis Hukum Bisnis, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia,  Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Kepidanaan
  3. Fasilitas Akademik : a). Perpustakaan Fakultas yang memadai selain perpustakaan Universita, b). Jaringan Internet untuk pelayanan Mahasiswa, c). Laboratium Hukum, d). Biro Konsultasi & Bantuan Hukum( BKBH), e). Jurnal Ilmiah Hukum “Dinamika Hukum” dan Jurnal Konstitusi (Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum dengan Pusat Kajian Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI), f). Pemberian beasiswa atau penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi.
  4. Magang di sejumlah lembaga mitra seperti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kantor DPRD, debat hukum dan konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Penyusunan naskah kontrak dagang di sejumlah kantor notaris, dan lain sebagainya.

Jaringan Kerjasama

  1. Kementerian Pendidikan Nasional.
  2. Kementerian Agama RI.
  3. Mahkamah Konstitusi RI.
  4. Pengadilan Agama.
  5. Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.
  6. Pemerintah Kota dan Kabupaten.
  7. DPRD Kota dan Kabupaten.
  8. Notaris dan Advokat.
  9. BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
  10. Pondok Pesantren.
  11. Kepolisian RI
  12. Badan Narkotika Nasional

Peluang Kerja

  1. Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum.
  2. Hakim, Jaksa, Kepolisian, Militer, Depatemen Hukum dan HAM.
  3. Lembaga dan Departemen Pemerintahan.
  4. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
  5. Berbagai Komisi Negara, seperti Komisi Pengawas Notaris, Komisi Pelayanan Publik , Komisi Pengawas Kejaksaan, Komisi Pengawas Pemilu, Komnas HAM Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, dan lainnya.
  6. Lembaga Keuangan dan Bank, Perpajakan, Ditjen Bea dan Cukai.
  7. Badan Pertanahan (BPN Pusat dan Daerah).
  8. BUMN dan BUMD maupun Perusahaan dan Perbankan Swasta.
  9. Lembaga Hukum dan Perundang-undangan (MA, MK, DPR/DPD, MPR).