Informasi

/

MEMBACA NEOKANIBALISME

Rabu, 26 Juli 2017 - 08:55 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: OPINI

Dalam berbagai kamus, istilah Kanibalisme diartikan secara umum sebagai sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk sejenis lainnya. Misalkan anjing yang memakan anjing atau manusia yang memakan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut anthrôpos
Ketika istilah itu dikembangkan menjadi ”neokanibalisme” berarti manusia yang memakan manusia lainnya dengan cara-cara modern. Cara makannya tidak memakan atau memangsa secara langsung tubuh (daging) manusia, tetapi memakan hak-hak yang dipercayakan pengelolaannya pada negara. Dari berbagai institusi negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat atau politisi. Masalahnya, mengapa  selalu saja ada sejumlah  oknum pejabat yang menjatuhkan opsi jadi “neokanibalis” di negeri ini?
Filosof kenamaan Aristoteles menyebutkan, bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (nilai ekonomi), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusialaan, kemanusiaan, dan keadilan. Siapa saja yang terlibat pemujaan kepentingan mendatangkan uang, maka dalam dirinya punya kecenderungan dan keberanian menodai dan menkriminalisasi harkat kemanusiaan.
Uang bisa membuat manusia normal jadi abnormal dan kriminal. Uang bisa pula menyemaikan tumbuh berkembangnya praktik animalisasi modern, diantaranya berbentuk “kanibalisasi” bangunan negeri. Republik tercinta ini bakalan tercabik-cabik  menjadi negeri yang tidak utuh dan serba keropos akibat oportunisme kriminalistik sistemik, terstruktur,  dan masif yang dilakukan oleh pilar-pilar strategisnya.
Fakta yang tak sulit dicerna, bahwa pengeroposan yang dijalankan itu elitis tidaklah bersifat purba dan konservatif, pasalnya yang dimakan atau dikorbankan demi kepuasan dan kesenangan bukanlah anatomi tubuh rakyat secara langsung, melainkan sumberdana atau sumberdaya bangsa yang sejatinya digunakan menghidupi dan memakmurkannya.
Sayangnya, akibat  ulah “neokanibalis” oleh para oknum penyalahguna kekuasaan, hak-haknya seperti hak untuk mengkualitaskan keberlanjutan hidup, hak mendapatkan layanan kesehatan yang memanusiakan, hak terbebaskan dari kemiskinan, dan hak fundamental lainnya menjadi tereliminasi.
Kasus korupsi E-KTP trilyunan rupiah misalnya terus saja menguap yang menyeret sejumlah para elitis. Bahkan masing-masing pihak yang terseret dalam kasus korupsi E-KTP menyebut nama-nama tertentu lainnya hingga ke mantan pimpinan utama Negara.
Rakyat seringkali kurang mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak atas kesejahterannya akibat sudah “dineokanibalisasi” lebih dahulu oleh para elitis. Para “neokanibalis” terus saja bermunculan dengan taring-taringnya menggerogoti kekayaan negara.
Para pemegang kekuasaan, yang kekuasaannya dibeli dengan uang banyak, bisa dipastikan mereka terus mencari celah-celah dalam lingkaran kekuasaan atau pihak-pihak yang mau diajaknya berkolaborasi kriminalisai guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.
Dalam ranah itu, rakyat mestilah menjadi korban “kanibalisasi”. Rakyat tak punya peluang mendapatkan pemerataan hak berkompetisi secaa adil dan beradab, serta makin tersingkirkan dari diskresi yang menyejahterakan. Ketika rakyat sudah terkanibalisasi, otomatis konstruksi negeri sangatlah rapuh. Anatomi tubuhnya tidak akan kuat, mudah digoyahkan, dan bahkan boleh jadi rentan diperlakukan sebagai obyek lemah transaksi global.
If power is for sale, sell your mother to buy it. You can always buy her back again, yang sejatinya mengingatkan kita, kalau kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat (negara) pada seseorang merupakan peluang strategis.
Pepatah itu juga mengajarkan, kalau perlu segala modal yang kita miliki harus digunakan untuk merebut dan mengendarai kekuasaan. Uang, merupakan modal istimewa yang bisa digunakan untuk membeli dan tukar-menukar (barter) kekuasaan. Kalau kekuasaan berhasil dibelinya, di kemudian hari, segala bentuk pengeluaran yang “dikonsumsikan” demi kekuasaan, akan kembali seiring dengan berjalannya mesin-mesin kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, logis jika banyak orang yang memburu kekuasaan dengan mengerahkan segala daya dan tipu dayanya. Mereka berani berhutang banyak pada lembaga-lembaga keuangan maupun menjarah kekayaan rakyat dalam APBD maupun APBN (khusus incumbent), asalkan bisa membeli kekuasaan.
Kekuasaan yang berhasil dibeli itu, kemudian digunakan sebagai mesin pembelot berfungsinya uang. Uang yang diamanatkan padanya guna membebaskan rakyat dari kemiskinan atau meningkatkan taraf kehidupan rakyat, digeser menjadi instrumen untuk memperkaya diri, keluarga, dan partainya.
Tidak sedikit diantara mereka yang tidak takut di kemudian hari berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana, asalkan kekuasaan bisa direbut dan digunakan sebagai kendaraan mengeruk berbagai sumberdaya rakyat.
Sebagai bukti, sebanyak 183 Kepala Daerah bermasalah dengan korupsi dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. Ini artinya, saat mereka menjadi pemimpin daerah, baik sebagai walikota atau bupati, mereka terpesona pada uang dan kekuasaan, sehingga menjerumuskan dirinya sebagai  pelanggar amanat.
Dalam ranah itu, kepemimpinan yang dijalankan akhirnya dibebani oleh problem hukum, yang secara umum berelasi dengan masalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau penyalah-alamatan dalam penggunaan uang rakyat.
Bagi kepala daerah, penyimpangan kekuasaan yang dilakukannya secara umum bertajukkan pada masalah penyalah-alamatan atau penyelingkuhan anggaran daerah. Keuangan daerah menjadi salah satu “tambang emas” tidak jarang digunakan memperkaya diri para oknum pimpinan daerah atau memenuhi hajat biologis kekuasaan dan kelompok eksklusifnya.
Kasus tersebut juga layak dibaca sebagai bagian dari model kepemimpinan yang lebih berorientasi pada penahbisan uang (anggaran). Kekuasaan yang dikendarainya mengerurut pada bagaimana bisa mendapatkan dan menguasai atas amanat yang dipercayakan padanya, dan bukan pada paradigma bagaimana mengelola atau mendistribusikan apa yang dikuasakan padanya sebagai modal membumikan program-program pembangunan empirik dan  humanistik.
Uang rakyat yang dipercayakan pengelolaannya pada setiap elemen kekuasaan, merupakan tanggungjawab besar dan mulia yang wajib ditempatkan sebagai instrumen pembebas dan pemartabat negeri ini. Mereka dipercaya untuk menghidupi dan mehumanisasikan, dan bukannya mengkanibalisasikannya.
“Neokanibalisasi” yang terjadi sangatlah paradoksal dengan pesan ideologis Pancasila, yang selama ini memerintahkan supaya manusia Indonesia selalu mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. “Neokanibalisasi” telah menjadi bukti historis kegagalan para elitis yang menempuh jalur pengultusan uang dan pembaiatan kekuasaan koruptif,

Oleh :
Abdul Wahid, Wakil Direktur I Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan Pengurus AP-HTN/HAN

Artikel ini diambil dari malang post, Kamis 6 juli 2017