Informasi

/

RAJA SALMAN DAN SITI

Kamis, 13 April 2017 - 09:20 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: OPINI

Secara kebetulan saja, saya Umroh kali ini pada saat Raja Salman mengunjungi Indonesia. Selama 13 hari menjalankan umroh, beberapa kali saya bertemu dengan teman Indonesia yang sudah bertahun-tahun mencari Real di wilayahnya Raja Salman. Teman ini mengingatkan saya tentang nasib Siti Aisyah yang berada di ujung tanduk. Kita tahu, bahwa sepanjang bulan Pebruari, sebelum raja Salman mengunjungi Indonesia, kasus Siti Aisyah menghiasi banyak media nasional hingga internasional. Begitu raja Salman datang, nama Siti Aisyah hilang dari peredaran.

Dari sudut kepentingan, memang Kehadiran Raja Salman tak ada sebanding dibandingkan dengan Siti Aisyah. Namun dari sisi kemanusiaan dan universalitas human rights, Siti tetaplah warga negara Indonesia yang mempunyai “hak” sangat istimewa  secara konstitusionalitas. Siti Aisyah menjadi obyek pemberitaan global karena diduga bersindikasi dengan sejumlah orang melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Dari  pemberitaan awal sejumlah media, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pihak kepolisian Malaysia telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Rekonstruksi ini melibatkan seorang warga negara Indonesia bernama Siti Aisyah dan tiga orang warga negara Korea Utara.Sementara itu pihak Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia juga telah menunjuk Gooi & Azura sebagai retainer lawyer untuk melakukan pendampingan dan pembelaan hukum. Mereka dikabarkan telah bertemu dan berkoordinasi dengan penyidik di Kepolisian Sepang, Selangor yang memproses kasus ini..

Selain itu, pemerintah juga melakukan sejumlah lobi-lobi politik supaya problem yang membelit Siti Aisyah bisa lebih jelas, artinya secara politik, pemerintah berupaya membela atau memperjuangkan hak warganya yang sedang menghadapi masalah serius di negara lain. Upaya pemerintah secara yuridis dan politik itu memang patut diapresiasi, pasalnya  sudah sekian lama  kita dihadapkan dengan persoalan yuridis yang dihadapi oleh warga negara Indonesia yang menjadi pekerja di negara lain, namun  apresiasi yang ditunjukkan oleh negara seringkali terlambat atau setelah proses yuridis sudah diambang selesai atau sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau sikap negara kurang agresif  terhadap nasib pekerja Indonesia yang bermasalah hukum di negara lain,  diniscayakan pelanggaran terhadap hak-haknya rentan terjadi, pasalnya di tangan (kekuasaan) negara, mereka bisa mendapatkan proteksi utamanya.

Berpijak pada data yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan RI di luar negeri, sejak tanggal 1 Januari s.d. 30 September 2014 tercatat sejumlah  12.450  kasus WNI dan BHI di luar negeri yang ditangani, dimana  9.290  kasus telah berhasil diselesaikan sementara  3.160  kasus masih ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, lebih kurang 92,43% atau sejumlah  11.507  kasus merupakan permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Data itu menggambarkan “penderitaan” TKI (Siti-Siti) di negara lain, yang diantaranya tersebar di negerinya Raja Salman. Ada yang karena paham dengan hukum,  tapi mereka tetap melakukan pelanggaran, namun tidak sedikit diataranya yang jenis perbuatannya berlatar kurang paham dengan norma yuridis di negara lain. Banyaknya jumlah pekerja Indonesia yang bermasalah secara yuridis itu jelas merupakan “proyek” kewajiban yang menantang negara untuk membuktikan, bahwa negara merupakan pelindung atau penegak hak atas warganya, dan bukan sebagai pelanggarnya.

Secara umum, mereka itu warga desa seperti Siti yang keberangkatannya ke negerinya Raja Salman diantaranya dengan berbekal “nekad”, bukan berbekal pengetahuan mengenai instruen hukum dan HAM internasional yang berlaku di negara-negara tujuan sehingga keniscayaan menghadapi resiko hukum atau perlakuan dehumanisasi oleh korporasi dan majikan sangatlah besar.

Dalam Pasal 6 Universal Declaration of Human Rights  (UDHR) atau populer sebagai Piagam HAM universal ini, setiap negara diingatkan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Selain itu, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat   pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan tentang tujuan nasional Indonesia, yakni “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” Amanat konstitusi tersebut telah dijabarkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bawahnya, antara lain Undang- undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19 Huruf b yang memuat kewajiban Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI dan BHI di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hokum  dan kebiasaan internasional. Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan hal tersebut dengan menempatkan isu perlindungan WNI di luar negeri sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pekerja bermasalah hukum (PBH)  seperti Siti itu mempunyai sejumlah hak asasi, yang wajib dipahami dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia maupun Negara lain. Beerapa hak yang kurang mendapatkan perhatian, diantaranya, pertama, hak atas informasi. Selama dalam proses peradilan, PBH berhak untuk mendapatkan segala macam informasi yang diperlukan, khususnya status dan keberadaannya selama proses pemeriksaan dirinya berlangsung. Hak atas informasi itu sangat penting bagi PBH dan keluarganya. Keluarga harus mendapatkan informasi atas perkembangan sistem peradilan yang menjerat PBH. Sudah sampai tahap mana PBH diperiksa atas tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Akibat tidak adanya informasi yang memadai, selama ini banyak pekerja-pekerja Indonesia yang berurusan dengan hukum di negara lain, mengalami nasib mengenaskan. Misalnya tidak sedikit keluarga yang kaget akibat menerima kabar kalau anak, suami, atau isterinya akan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Arab Saudi. Misalnya pemberitaan Kompas (7 maret 2016) menyebutkan hingga kini, ratusan TKI masih terancam hukum mati  diantaranya di Arab Saudi. Hak atas informasi itu merupakan hak utama yang diplih oleh Pemenang Nobel Perdamaian bernama Sean Bride. Ia menyebut bahwa hak atas informasi merupakan hak yang menentukan kebrlanjutan hidup masyarakat dan pencari keadilan. Betul kata Bride itu, kalau keluarga atau pemerintah Indonesia terlambat menerima informasi, maka bisa jadi terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman berkualifikasi pemberatan mengalami kesulitan melakukan pembelaan, sementara negara pnn dengan gampang berkelit kalau proses peradilan di negara lain berbeda dengan Indonesia.

Kedua, hak pembelaan hingga tuntas. Yang sangat dibutuhkan lagi oleh PBH adalah pembelaaan perkara yang dihadapinya hingga tuntas. Negara berkewajiban mencarikan lawyer-lawyer  terbaik yang bisa diandalkan untuk membela atau memperjuangkan para PBH, disamping  seperti memperkuat hubungan diplomatic dengan Negara tujuan TKI seperti dengan raja Salman sekarang. Kewajiban ini harus ditunjukkan oleh negara sebagai bukti bahwa negara mampu bersikap agresif dan proaktif dalam membela “Siti-Siti” yang sedang terancam di sejumlah Negara, khususnya di negerinya Raja Salman.

Oleh
Abdul Wahid Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan pengurus AP-HTN-HAN Pusat

Artikel ini diambil dari Malang Post, Minggu 9 April 2017