Informasi

/

SATU NEGERI UNTUK SEMUA

Rabu, 21 Desember 2016 - 08:17 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: OPINI

 

Oleh Abdul Wahid        

Banyak yang harus diberi catatan perjalanan bangsa sepanjang 2016. Salah satunya menyangkut banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini antara lain sering dilakukan sekelompok orang yang menghadirkan teror terhadap sesama. Pemeluk agama lain masih belum diperlakukan sebagai subjek demokratis yang mempunyai hak konstitusionalitas.

Tahun 2016 banyak teror atau ancaman di tengah masyarakat yang menyuratkan kondisi disharmoni antara pemeluk agama satu dengan lainnya. Potret realitas memang memprihatinkan. Teror tidak pernah benar-benar sepi dari republik ini. Masih ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak menyukai atmosfir kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang damai.

Mereka memproduk teror dengan cara meledakkan diri atau menciptakan “horor”  terhadap publik yang mengakibatkan tereliminasinya HAM seperti hak kedamaian  atau bebas dari ketakutan.

Ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo, teror di Gereja Katolik Stasi Santo Yoseph Medan,  dan peledakan gereja di Samarinda beberapa waktu lalu yang mengakibatkan seorang bocah meninggal dunia, adalah beberapa sampel. Ini menununjukkan,  masih ada sejumlah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencabik-cabik HAM, khususnya hak pemeluk agama lain.

Khusus kasus di Solo, pelaku  meledakkan diri di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Kepolisian Resor Kota Solo (Surakarta). Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Komisaris Besar Ahmad Luthfi mengatakan, pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri sempat masuk ke Mapolresta Solo. Namun karena menemui jalan buntu, dia putar balik dan mengucapkan kalimat syahadat. Petugas sempat mengejar pelaku. Namun sebelum sempat bertanya, pelaku merogoh saku jaket dan kemudian bom meledak.

Ucapan kalimat syahadat yang disampaikan pelaku bom bunuh diri di Mapolres Solo itu dapat diinterpretasikan bahwa pelaku didikan organisasi teroris. Dia didoktrin menjadikan agama sebagai tameng pembenaran teror.

Kalimat syahadat menjadi pertanda pelaku dalam ideologi dan doktrin agama yang dikembangkan di lingkungan organisasi terorisme bukan hanya kejahatan melawan kemanusiaan (crime againt humanity),  tapi juga perintah agama atau bagian dari misi dakwah yang wajib ditegakkan.

Pemahaman pelaku dan kelompoknya membuka mata kita bahwa di negeri ini masih ada sekelompok menghalalkan radikalisme, bunuh diri, pembunuhan dan pembantaian orang lain sebagai “madzhab” yang direlasikan dengan agama (Islam).

Masih adanya sekelompok orang yang “bermadzhab” seperti itulah yang membuat wajah Islam tidak lekang dari tuduhan sebagai agama yang menoleransi radikalisme, terorisme, dan pelanggaran HAM.

 

Berdosa Besar

Islam dianggap telah berdosa besar karena telah melahirkan pemeluk yang “sesat pikir” dan sikap dalam mengimaninya. Atau setidak-tidaknya menjadi sumber  terproduksinya pemeluk yang berafiliasi pada radikalisme atau terorisme.

Menjadi tugas komunitas Islam inklusif dan penggelora cinta universalitas, Islam tidak membenarkan syahadat untuk melabeli gerakan terorisme. Islam bukanlah agama yang menoleransi radikalisme guna mewujudkan “pengislaman” di muka bumi.

Kehadiran pemeluk agama lain atau sejumlah faksi (madzhab) dalam Islam bukanlah objek untuk “diislamkan” secara paksa sesuai dengan pemahaman agama atau penafsirannya. Islam mengajarkan demokratisasi dan keragaman, bukan penyeragaman.

Sayang, di negeri ini, masih banyak  orang mengedepankan kebencian terhadap pemeluk agama lain atau sesama pemeluk yang berbeda madzhab. Semestinya, keragaman dalam beragama tidak lagi menjadi masalah, apalagi alas an menciptakan radikalitas pada pemeluk agama lainnya. Keragaman merupakan realitas historis yang tidak bisa ditolak pemeluk agama mana pun.

Radikalisme sebagai cara berjihad. Dalam pemahamannya, instrumen negara seperti aparat kepolisian bisa ditempatkan sebagai “target” yang dihukum atas kesalahannya dalam memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama lain.

Seharusnya setiap kelompok pemaksa sadar, setiap pemeluk agama negeri ini dijamin UU secara konstitusional. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat (2) berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Garis konstitusi itu sudah sangat jelas. Di negara ini setiap orang berhak secara bebas menjalankan ajaran agamanya baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, maupun keyakinan lainnya.

Di sini tidak boleh ada gerakan mengislam atau memaksakan kehendak dengan cara mengancam, merusak, dan menyebarkan teror. Ini berarti kesamaan hak beragama  dijamin. Negeri ini bukan milik sepihak saja. Indonesia adalah satu untuk semua.

Kalau institusi negara saja sampai kebobolan dalam memproteksi diri dari serangan terorisme atau segala bentuk praktik radikalisme, bagaimana mungkin mereka bisa memproteksi pemeluk agama. Tantangan ke depan gerakan pemeluk agama yang menghalalkan radikalisme boleh jadi lebih dahsyat. Makanya cinta tanah air dan kedamaian harus digelorakan di antara kaum muda.

Generasi muda wajib dicerdaskan pemahaman agamanya dengan merestorasi konstruksi logika yang telah dirasuki radikalisme. Mereka harus diajarkan mencintai sesama. Sesama  harus diperlakukan sama dengan perlakukan terhadap diri sendiri.

 

Penulis Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

 Artikel ini diambil dari Koran Jakarta Rabu, 21 Desember 2016