Informasi

/

DONGENG DARI SENAYAN

Minggu, 09 Oktober 2016 - 19:45 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: Opini

Dalam ranah ketatanegaraan, Elitis Senayan (DPR RI) mempunyai kedudukan sederajat dengan Presiden, sehingga kewajiban, tugas atau amanat yang dijalankannya dalam rangka membangun negeri ini menjadi negeri yang hebat atau negeri yang “memberikan” yang terbaik pada rakyat sangatlah besar dan stretegis. Posisi dalam hirarkhis kekuasaan itulah yang membuat seserang yang bisa mencapainya, mempunyai dongeng yang layak diceritakan pada rakyat. Selain kekuasaan strategis, juga berbagai bentuk perhatian istimewa yang sudah diberikan negara kepadanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang paling sering menunjukkan, kalau komunitas elitis di Senayan memang menyimpan banyak dongeng. Kita tentu belum lupa dengan Angelina Sondakh saat ditetapkan sebagai tersangka olehKPK, bahwa dirinya akan “mendongeng” dengan cara mengancam akan membongkar segala bentuk praktik ketidakpatutan, mark up, atau malversasi jabatan di  lingkungan Senayan. Angi saat itu bermaksud hendak membuat “Tsunami Senayan”  dengan cara menginformasikan pada masyarakat, kalau di jagat legislative eksklusif, banyak sekali anggota dewan yang terlibat dan terjangkit korupsi jabatan atau menjadikan jabatannya sebagai alat melakukan transaksi dan memperluas korupsi dimana-mana.

Di luar Angi itu, yang hingga sekarang masih rajin “mendongeng” adalah Nazaruddin. Nazar ini terus saja menyampaikan informasi kalau banyak elitis Indonesia yang terlibat praktik kotor. Memang tanpa “dongeng” dari Angi, Nazauddin, atau siapapun, sikap dan perilaku tidak patut seolah sudah menjadi tradisi di kalangan sebagian elemen Senayan. Komunitas ini terbukti hingga sekarang demikian sering memosisikan dirinya jadi panggung yang memunculkan tersagka, terdakwa, terpidana hingga narapidana.

Semestinya, di saat masyarakat kian kritis dewasa ini, idealnya, prinsip kepatutan yang dikedepankan sebagai dewan yang adalah memainkan peran yang direlasikan dengan kepentingan masyarakat akar rumput, dan bukan bagaimana membesarkan atau meningratkan dirinya dengan menginjak-injak hak-hak masyarakat. (Muchsin, 2012)

Perilaku kriminalisasi yang dilakukan oknum-oknum politik panggung dan sindikasinya merupakan modus pemiskinan massif dan sistematis pada rakyat.  Apa yang diperankan atau diperbuatnya benar-benar sangat tidak patut, pasalnya yang diperbuatnya ini jelas-jelas menghadirkan penderitaan bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Komunitas elitis politik baru disebut patut menyandang predeket dewan yang negarawan atau elite pemimpin negeri bermental humanis dan populis, bilamana yang diperbuatnya mampu menghadirkan atmosfir kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sayangnya, mereka memilih menjadi akar “tsunami” bagi konstruksi kehidupan masyarakat akar rumput.

Komunitas elitis Senayan dituntut  untuk menunjukkan loyalitas maksimal pada rakyat yang sedang dihadapkan oleh kompilasi kesusahan, himpitan kebutuhan hidup, , kekalahan dalam persaingan yang tak sehat dan hegemoni problematika di berbagai sector strategis yang berlapis-lapis. Sebagai elitis Senayan  yang digaji spektakuler, loyali­tasnya dituntut secara konkrit dan membumi untuk menyelesaikan problem yang melilit dan menyulitkan masyarakat. Akumulasi problem yang menimpa rakyat kecil misalnya tak boleh dibiarkan berlama-lama mengolonialisasikannya, tak boleh ditulikan dari hati nurani, tak boleh disia-siakan dari tanggungjawab sejati sebagai pemimpin umat, serta tak boleh dia­nak-tirikan dari realiasi program-program legislasi, angaran, dan pengawasannya yang bernafaskan keadilan, kesamaan dan kemnusiaan.

Akumulasi problem yang menidas rakyat wajib dipe­dulikan dan didekonstruksinya. Penderitaan rakyat ini tak boleh dibi­arkan bersemai dan mengakumulasi menjadi epidemi atau penyakit ganas dan menular yang bisa kian bertambah ganas, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan pori-pori integrasi kehidupan berbangsa, atau membuat NKRI merekah. Kalau akumulasi dan epidemi penyakit itu sampai dibiarkan mengganas, bukan mustahil berbagai bentuk tragedi nasional seperti kekacauan, radikalisme dan pertikaian antar etnis akan mudah mengeksplosif dan sulit dikendalikan. Kalau ini yang terjadi, maka negara ini layak dikategorikan sebagai republic of horror, suatu bangunan dari negeri yang dihuni oleh manusia-manusia yang sukanya memproduksi akar dan modus aksi bersemainya ketakutan bagi  sesamanya,

Dewasa ini, faktanya aksi horor  gampang menjadi bagian konkrit kehidupan sebagian manusia Indonesia. Tak sedikit manusia Indonesia yang gampang terseret dalam budaya “amuk”  akibat menyatunya berbagai bentuk penyakit seperti ketidak-adilan ekonomi, degradasi moral, krisis kepercayaan dan distorsi kelayakan hak melanjutkan hidup yang sejatinya disebabkan oleh sikap dan perilaku elit pemimpin yang mematikan amanat kepemimpinan kerakyatannya. Sebagai bukti, sudah tidak sedikit elitis legislatif yang menjadi korban reaksi radikalisme sosial dan politik. Rakyat belum mencapai ranah kehidupan bermartabat dan sejahtera. Posisinya masih lekat dengan marginalitas, dan belum menja­di subjek yang dihumanisasikan, disejahterakan atau diimplemen­tasikan hak-haknya.

Untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-hak, seperti perlindungan hak kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagai warga bangsa, faktanya rakyat masih harus berjuang keras. Kata budayawan AM Rahman (2011), deskripsi hidup wong alit makin sulit bersaing mendapatkan kesejahteraan dan tereliminasinya hak mendapatkan pendidikan yang layak, atau  wajah riil anak-anak yang memilih drop out dan menolak sekolah di tingkat sekolah lanjutan karena kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak berdaya menghadapi kebijakan kapitalisme pendidikan yang tak berpihak kepadanya dan  apatisnya sikap rezim local, serta butannya nurani dewan  merupakan bacaan akar kausalitas terjadinya “tsunami sosial” sekarang atau suatu saat nanti.

Komunitas akar rumput sedang atau telah dikondisikan oleh perubahan mental ookum rezim politik panggung yang bersifat ambiguitas, yang di satu sisi menuntutnya sibuk berjuang untuk berkompetisi mempertahankan dan mewujudkan kesejahteraan hidup, namun di sisi lain secara tidak langsung “diundang” untuk melawan komunitas elite, yang nota bene dalam “dongeng”-nya bersimbah uang dan kekuasaan (kekuatan) yang mencoba terus-menerus mengeksploitasi atau menumbalkanya. Sangat mudah terbaca, bahwa oknum elitis panggung Senayan itu dominant sibuk membangun dan menikmati “kerajaan” kekuasaan yang didudukinya. Mereka sibuk mengamankan dan mencari celah-celah untuk menggali dan mendatangkan keuntungan yang bersifat privasi dan kolegial. Inilah yang diantaranya harus disikapi oleh rakyat secara kritis

Penulis Dosen Fakultas Hukum Unisma dan Penulis Buku “Tafsir Mafia Migas”

Artikel ini diambil dari Malang Post Jumat, 07 Oktober 2016