Informasi

/

MENTAL DRAKULA

Minggu, 09 Oktober 2016 - 19:42 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: OPINI

Mengharapkan lembaga penegakan hukum menjadi sehat, kuat atau berintegritas dalam penanggulanngan korupsi di negeri ini, sepertinya menjadi mission imposible, pasalnya banyak institusi penegakan hukum yang terjangkit korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Asumsi itu setidaknya berangkat dari beberapa hasil survey seperti temuan Kemitraan Partnership yang pernah menempatkan lembaga peradilan sebagai lembaga terkorup. Kemitraan Partnership ini menyebutkan 78 persen responden mempersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup, 70 persen lembaga hukum, dan 32 persen di pemerintahan. Survei itu dilakukan di 27 provinsi (Farhan, 2015).


Memang saat ada temuan seperti itu, institusi yang disebut langsung menunjukkan reaksi keras, namun saat banyak fakta menunjukkan beberapa indikasi kebenarannya, reaksi pun lama-lama menghilang dengan sendirinya.
Temuan itu juga secara tidak langsung mengindikasikan masih bobroknya  lembaga peradilan, meski beberapa kali ada upaya pembenahan, khususnya saat dilakukan pergantian pucuk pimpinan.
Lembaga yang diidealisasikan menjadi sandaran proteksi kekayaan negara (rakyat) ini, belum maksimal memerankan profesinya sebagai ujung tombak bagi terjaganya dan kokohnya benteng peradilan, melainkan masih berkali-kali menunjukkan kerentanannya akibat sejumlah oknum elemennya yang terjaring melakukan praktik-praktik tidak terpuji dan melanggar hukum.
Itu juga setidaknya dibuktikan dengan paparan (pengalaman) Marwan Effendi (almarhum) saat menjabat Jamwas Kejaksaan Agung. Menurutnya,  jaksa nakal pernah  meningkat 600 persen sejak dirinya menjabat.

Ada puluhan yang diusulkan ke Jaksa Agung untuk diberhentikan. Total pegawai dan jaksa yang ditindaknya sedikitnya 288 orang (Hasan, 2015).
Data tersebut setidaknya dapat dijadikan patokan, bahwa koruptor di negeri ini demikian sukses menjelajah atau mencengkeram segala lini, khususnya lini yudikatif yang merupakan jalur strategis dalam criminal justice system yang seharusnya menjadi pembabat utama para kotuptor.
Secara konstitusional, lembaga pembabat koruptor adalah institusi peradilan. Lembaga ini memang idealisasinya menjadi pelumpuh koruptor, namun karena tidak sedikit oknumnya yang menjatuhkan opsi menyerah di tangan para drakula (koruptor), akhirnya dirinya pun identik dengan drakula itu sendiri. Operasi Tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam tahun ini menggenapi bukti tersebut, pasalnya tidak sedikit hasil tangkapannya berasal dari oknum aparat penegak hokum.
 

Ketika lembaga peradilan belum mau “berhijrah” ke ranah independensi dan komitmen etik dalam pemberantasan korupsi atau masih “menyediakan” bermacam-macam “rumah” berakselerasinya para mafioso, bagaimana mungkin institusi itu mampu menunjukkan kinerja maksimalnya untuk berjihad melawan koruptor.
Tidak akan mungkin yang namanya drakula menghisap drakula. Ketika sudah sama-sama menjadi drakula atau koruptor, tentulah yang terjadi adalah sama-sama saling melindungi. Yang terjadi, drakula terus berburu mangsa yang bisa dihisap atau dikorbankannya.


“Drakula” (koruptor) layak distigma sebagai sosok pelaku kejahatan krah putih yang tergolong istimewa, pasalnya perilakunya sangat lihai dan superior. Kalau “drakula” ini berasal dari elemen peradilan, maka dunia peradilan bisa secara liberal dijadikannya sebagai “bunker” mengamankan atau mendaulatkan penyalahgunaan profesinya.
Mereka itu juga bisa memproduksi beragam drakula lainnya untuk menyebarkan virus kemana-mana, sehingga sepak terjang drakula semakin akseleratif dan menghemonik secara mengerikan..
“Corruptio optimi pesima”, adalah pepatah yang terjemahan bebasnya “pembusukan (korupsi) moral dari orang yang tertinggi kedudukannya adalah perbuatan yang paling jelek”, yang layak distigmakan pada  elitis peradilan yang bermental “drakula”.
Elemen penegak hukum yang menjadi oknum atau segmentasi komunitas “drakula” merupakan seseorang atau sekumpulan orang berkedudukan tinggi, yang bisa menyebarkan penyakit kemana-mana, pasalnya mereka ini dipercaya sebagai representator oleh negara untuk menjalankan diantaranya criminal justice system, sehingga ketika dirinya terlibat persengkokalan dengan para “drakula”, otomatis kerugian yang diderita rakyat makin besar
Peter Eigen, Chairman dari Transparansi Intemasional yang telah menunjukkan, bahwa ada sekitar US $ 400 Miliar dolar yang hilang pertahun akibat korupsi, karena Korupsi di dalam proyek publik berskala besar adalah suatu hambatan yang menakutkan bagi keberlanjutan pembangunan dan mengakibatkan hilangnya sebagian besar dana-dana publik yang diperlukan untuk pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan, baik di negara maju maupun negara berkembang.


Eigen itu secara tidak langsung menunjukkan, bahwa akselerasi kebejatan, kejahatan, atau pembusukan nilai-nilai (values decay) potensial bisa bersifat masif dan terkuktur akibat “dididik” oleh para elitis bermental busuk namun pintar memproduksi ragam rekayasa anomali dan deviasi.
Elemen negara  yang semula bersih menjaga ketahanan diri, akhirnya bisa gagal menjaga integritas moralnya akibat secara terus menerus dikulturisasi oleh pola-pola sistemikasi moral hazard. Semakin banyak komunitas elitis kekuasaan di ranah yudisial  yang “mandi basah” dengan penyimpangan moral dan hukum, maka siapapun yang berurusan dengannya, rentan terseret masuk dalam kubangan lingkaran setannya.
Sebagai refleksi ketika filosuf bernama Celsus ditanya soal hukum, ia menjawab “Ius est ars aequi et boni” atau hukum merupakan seni (dalam menerapkan) nilai kebaikan dan kepatutan.
Benar sekali pernyatan Celsus itu, pasalnyan hukum diproduksi oleh negara melalui badan legislatif sebagai instrumen yang di dalamnnya mengandung  nilai kebaikan, kebenaran, kemanusiaan,dan keadilan.


Celsus, secara filosofis mengobsesikan norma yuridis sebagai seni  yang menjembatani terwujudnya nilai-nilai agung itu. Kebenaran tentang siapa yang menjadi drakula dan berapa banyak harta negara yang  dijarah, bisa diwujudkan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai senjata andalan berupa instrumen yuridis yang konsisten “dibahasakannya” dalam realitas.
Dalam ranah itu, untuk memerangi para drakula, secara egaliter dan berkeadilan, norma yuridis harus “dihijrahkan” dari dimensi tekstualitasnya (das sollen) menuju dimensi empiric (das sein).  Mentalitas “drakula” harus dipaksa bisa “dihijrahkan” menjadi mentalitas yang pro keadilan. Kedilan dan egalitarian tidak akan pernah menampakkan dirinya menjadi cahaya konstitusionalitas, manakala terbiarkan “dihabisi” oleh para drakula.
Norma yuridis merupakan instrumen bernegara yang benar dan bertanggungjawab.

Setiap elemen negara tidak akan gampang mempermainkan hukum dan akan terprevensi dari kemungkinan menciptakan ruang liberalisasi kedaulatan berkorupsi, bilamana norma yuridisnya “dihijrahkan” menjadi norma yang mampu menjerat siapa saja, khususnya elemen penegak hukum  yang suka mempermainkan hukum.
Keberdayaan dan kejayaan negara yang salah satunya diindikatori  oleh kecilnya angka keterlibatan aparat penegak hukum yang terjerumus jadi drakula, bukanlah mission imposible, bilamana senjata privilitas yang bernama norma yuridis diwujudkan jadi senjata guna menjaring siapapun yang terindikasi melakukan korupsi.

Penulis Abdul Wahid, Wakil Direktur I Bidang akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Dan penulis buku ”Negeri Tanpa Kelamin”



Artikel ini diambil dari Malang Post Kamis, 06 Oktober 2016