Informasi

/

Penandatanganan MoU antara FH UNISMA dengan IKPI Dan Kuliah Tamu Tax Amnesty

Jumat, 30 September 2016 - 10:45 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: FAKULTAS

Universitas Islam Malang saat ini semakin gencar menggalakkan hubungan kerjasama dengan piak lain baik dengan pihak dalam negeri ataupun pihak luar negeri demi meningkatkan layanan akademik maupun non-akademik bagi seluruh mahsiswa. Begitu pula dengan Faakultas Hukum UNISMA saat ini semakin membentangkan sayapnya lebar-lebar dengan tujuan untuk mengembangkan, menumbuhkan dan meningkatkan kualitass civitas akademika demi terwujudnya Fakultas Hukum berintegritas yang nantinya mampu mencetak generasi muda bermutu, berkarakter, dan berkompeten dalam bidangnya. Salah satunya yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama antara Fakultas Hukum UNIISMA dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

                 Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dilaksanakan di gedung Utsman Bin Affwan lantai 7 pada tanggal 25 September 2016. Pihak IKPI diwakili oleh bapak Otto Budiharjo SH, MM, Ak, CA, CPA, CPMA, BKP. Sedangkan dari pihak FH UNISMA ldilakukan oleh bapak dekan yakni Dr. H. Mariyadi, SH.,MH.

             Kerjasama antara FH UNISMA dengan IKPI merupakan perluasan kerja sama antara IKPI dengan Fakutas Ekonomi (FE) UNISMA. Acara ini dihdiri dan dibuka langsung oleh ProF. Drs. H. Junaidi Mistar M.Pd, Ph.D selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Malang. Dalam sambutannya beliu menyampaikan bahwa “Semoga dengan adanya kerjasama ini pihak IKPI mampu member pelatihan advokasi mengenai perpajakan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNISMA, sehingga mampu menambah pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan. Mengingat bahwa pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Hukum, terutama mengenai masalah hukum perpajakan.”.

            Acara penandatanganan MoU tersebut berjalan dengan lancar dan hikmat yang disambung dengan kuliah tamu mengenai Tax Amnesty. Bapak Otto Budiharjo sebagai narasumber dalam kuliah tamu tersebut menjelaskan bahwa tax amnesty berarti pengampunan pajak. Artinya pajak yang dahulunya belum atau tidak dibayarkan yang seharusnya terutang, tidak dikenahi sanksi idana ataupun sanksi administrasi dalam bidang perpajakan. Mereka dipersilahkan untuk melaporkan harta apa saja yang belum sempat dibyarkan pajaknya kepada negara dengan membayar tebusan dari harga jual harta tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. “Tax amnesty merupakan bentuk pengampunan dalam pajak. Ibaratnya kita sebagai manusia yang terlaahir kembali dan bersih dari pajak yang tidak dibayarkan dimasa lalu.” ujarnya.

            Pajak merupakan salah satu hal yang ditakuti di dunia ini selain kematian. Istilah pajak memiliki tiga arti filosofis yaitu, ungkap, tebus lega. Jika seseorang masih belum mengungkapkan harta kekayaan yang dimiliki kepadaa negara dan belum terbayarkan pajaknya maka ia masih dalam keadaan gelisah dan dalam rasa takut. Namun jika ia telah berani mengungkapkan hartanya dan mau membayar tebusan maka hatinya ppun akan menjadi lega dan tidak dalam keadaan takut.  Beliau juga menambahkan bahwa “Latar belakang adanya tax amnesty adalah untuk pemerataan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pembangunan nasional, dan membantu mengurangi hutang negara yang sekian hari kian banyak.” “Mengingat bahwa pendapatan negara paling besar diperoleh dari pajak diharapkan semua wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak” Tambahnya.

            Tax amnesty iini sifatnya incidental sporadic yang artinya tidak dilakukan terus menerus. Namun hanya dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak berkali-kali maka dari itu diharapkan waktu yang istimewa ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tujuan adanya tax amnesty adalah untuk semua warga negara Indonesia baik yang di dalam negeri maupun yang diluar negeri 

            Dengan adanya kuliah tamu mengenai Tax Amnesti dari IKPI ini mampu menjadikan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum menjadi warga negara Indonesia yang sadaar hukum dengan tidak melalaikan untuk membayar kewajibannya kepada negara, yaitu membayar pajak. Dengan bekal yang cukup banyak dari pihak IKPI diharapkan nantinya mahasiswa fakultas hukum mampu menangani masalah-masalah perpajakan yang terjadi di masyarakat serta menjadi pelopor yang mampu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak.

(Berita ini ditulis oleh Widya Rainnisa mahasiswa Fakultas Hukum Unisma)