Informasi

/

JANDA DAN HAM

Selasa, 27 September 2016 - 09:09 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: OPINI

Sabtu, 24 September dan Minggu, 25 September 2016, Koran Malang Post dalam headline-nya memuat pemberitaan seputar problem domestik. Pada hari Sabtunya, yang disebutkan tentang jumlah janda di Malang Raya yang mencapai 9.259, sementara hari Minggunya mengupas soal perceraian yang gugat cerainya didominasi oleh perempuan (istri).


Dalam diskusi terbatas soal pemberitaan itu, memang ada yang menyebut bahwa pemberitaan itu “hanya menarik” di ranah konsumen tertentu, sementara di ranah lainnya, pemberitaan itu justru dinilainya sebagai pesan edukatif, kemanusiaan, dan religiusitas yang substansinya menarik.


Dari judul tersebut, menurut penulis koran Malang Post menggugah semangat berempati dan menyeriusi masalah tersebut. Artinya setiap elemen masyarakat yang benar-benar punya kepedulian kemanusiaan dan keagamaan, harus menuntut dirinya untuk menyikapi masalah tersebut sebagai salah satu kasus yang sangat istimewa (exstra ordinary).


Ajakan secara langsung atau tidak langsung dari pemberitaan Malang Post adalah setiap elemen masyarakat beragama yang bertitel the biggest moeslem community in the world ini tidak membiarkan masalah perceraian menjadi berkembang ke arah negatif, minimal bisa diprevensi supaya di masa-masa mendatang tidak sampai terjadi booming problem domestik dan publik, khususnya yang berelasi dengan para janda.


Beberapa pertanyaan mendasar yang bisa diajukan pada masalah itu, sudahkah kita secara riil memang punya kepedulian kepada para janda? mengapa kita wajib punya kepedulian kepada para janda? Jenis kepedulian yang bagaimanakah yang harus diberikan kepada para janda?
Jujur kita ini masih lebih banyak yang pintar di ranah verbalitas dan formalitas yang berelasi dengan masalah kemanusiaan dan keadilan dibandingkan melakukan gerakan faktual. Kita misalnya sangat hafal dengan berbagai problem yang berelasi dengan hak asasi manusia (HAM perempuan), namun senyatanya kita belum menjadi pengabdi yang benar-benar mengabdikan diri alam memperjuangkan harkat perempuan.


Ironisnya lagi, diantara kita justru tidak sedikit yang menyukai dan mengarogansikan diri dalam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan, melakukan ekspolitasinya secara kultural, menindasnya secara struktural, memperdagangkannya secara individual dan kolektif, dan menciptakan berbagai bentuk praktik ketidakadaban.
Istilah lain yang sudah terlalu umun dari “ketidakadaban” adalah pelanggaran HAM, padahal  “ketidakadaban” bisa disejajarkan dengan perilaku purba yang tidak kalah rendah derajatnya dibandingkan perilaku berpola “kebinatangan”.

Jika seseoang melanggar hak perempuan (istri) seperti melakukan dehumanisasi, maka perilakunya ini layak disejajarkan dengan pola animalistik.
Menyikapi beberapa problem yang memang membuat istri tak ubahnya obyek yang didestruksi hak-hak asasinya sebagai manusia, logislah jika kemudian mengajukan opsi legal yang disediakan oleh Allah yang bernama perceraian. Perceraian merupakan “ruang” asasi yang disediakanNya untuk memberikan proteksi secara egaliter, humanistik, berkeadilan, demokratis, dan berkeadaban.
Jika dampaknya kemudian memberikan stigma pada perempuan yang bernama  “janda”, maka ini konsekuensi logis dalam konstruksi sejarah perjalanan hidupnya, yang memang tidak selalu homogen antara manusia (perempuan) yang satu dengan manusia lainnya.
Ketika sudah menjadi janda itulah, beragam problem menyertainya, mulai dari soal ekonomi, sosial, labelisasi, hingga manajemen keluarga.

Dalam ranah ini, yang seringkali dikedepankan oleh publik adalah sebatas menuntut supaya para janda harus mengikuti kaedah ini dan itu atau mengikuti berbagai ketentuan yang meregulasi dirinya, sementara subyek lain yang seharusnya bertanggungjawab terhadap para janda, mulai dari negara hingga saudara dan kerabat, tidak mengimplementaskannya.
Yang menjadi saudara atau sering merasa bersaudara, tidak menunjukkan peran kemanusiaan dan keagamaan pada para janda.

Para janda itu sebatas dibaca sebagai “obyek” secara ilmiah atau metodologis, sementara kesulitan riil kehidupannya dieliminasi dari keharusan mempertanggungjawabkannya secara sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan.
Saat menjadi janda, berbagai problem jelas harus dihadapinya. Problem ekonomi misalnya, saat janda ini bertatus miskin, siapa yang peduli padanya? atau siapa diantara keluarga yang merasa mempunyai kewajiban melindungi dan membebaskannya dari kemiskinan.


Sebagai saudara, ketika ada saudara kita yang janda, yang kebetulan oleh suaminya (cerai mati) tidak memperoleh warisan harta dalam jumlah besar, umumnya kita acuh oadanya. Kita tidak merasa kalau para janda ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk mengurusnya.
Sebaliknya, saat janda itu mendapatkan warisan dalam jumlah banyak, diantara kita, khususnya saudara berstatus laki-laki, sibuk menungguinya guna mendapatkan bagian warisan.

Aspek hak dikedepankan dengan mengedepankan dalih agama atau Allah telah memerintahkan supaya warisan dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam.
Kata “HAM” akhirnya kita tuntut untuk ditegakkan demi kepentingan mendapatkan warisan, sementara ketika kata “kewajiban” saat janda membutuhkan uluran tangan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, khususnya kebutuhan asasinya seperti hak edukasi anak-anaknya dan kesejahteran lain dalam keseharian hidupnya, tidak kita tegakkan. Kita juga tak ubahnya sekumpulan manusia yang terjerumus dalam banyak klaim kebenaran (truth claims) semata, padahal kita sejatinya masihlah “pendosa privat dan publik”.


Kalau kemudian (semoga tidak terjadi), ada diantara saudara kita yang berstatus janda, yang kemudian terjerat dalam jagat perdagangan manusia (human trafickking) atau menjalankan pekerjaan yang bermodus mengeksploitasi  tenaga dan harkat kemanusiaannya, maka itu berarti wujud dari efek kesalahan kesalahan kita.
Sikap kita yang terkadang memilih jalur monologis seperti disinggung sosiolog kenamaan Herbert Marcuse atau sosok manusia yang lebih suka memedulikan urusan sendiri daripada kepentingan orang lain, dan menjadikan kepentingan orang lain sebagai “sumber” semata dirinya, tentu saja membuat para janda tidak akan bisa dientas penderitaannya.


Dalam ranah itu, kita yang menyandang prediket sebagai subyek agama, identik sebagai subyek yang parsial. Kita memilih jalur yang menguntungkan diri sendiri, sementara perintah agama secara kaffah diabaikannya. Kita mencari kemakmuran dibalik perintah “pembagian waris” atau lainnya dari teks-teks ayat suci dan hadis, sementara kita meninggalkan kewajiban asasi terhadap saudara kita. Kewajiban asasi yang semestinya kita laksanakan, justru kita mengamputasi atau mereduksinya sendiri atau berkelompok (berjamaah).
Apalah artinya kita hafal perintah Allah “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, kalau faktanya kita lebih suka memilih dan bahkan bangga menciptakan “neraka”  terhadap kehidupan saudara kita yang janda.

Oleh Abdul Wahid, Wakil Direktur I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaaan Universitas Islam Malang dan Periset mengenai Masalah Sosial, budaya, dan agama

artikel ini diambil dari MALANG POST, Senin 26 September 2016