Informasi

/

JUJURLAH PARA PEMIMPIN

Kamis, 04 Agustus 2016 - 11:24 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: Opini

Ketika di Malang Raya diberitakan, bahwa ada lebih dari seribu balita mengalami gizi buruk, maka logis jika mencuat pertanyaan, apa yang sudah diperbuat para pemimpin? “Seorang pemimpin adalah seorang penjual harapan”  demikian kata Napoleon Bonaparte yang sebenarnya sebagai kritik keras terhadap sejumlah pemimpin di dunia yang hobinya hanya memberi harapan palsu kepada masyarakat yang dimpinnya.
Napoleon Banoparte itu juga yang sejatinya mengajak setiap pemimpin untuk berucap, bersikap, dan berbuat jujur. Jika pemimpin tidak jujur, banyak hak rakyat yang menjadi korbannya. Sebaliknya, jika pemimpin itu jujur, maka hak-hak rakyat, yang kelihatannya mustahil bisa dipenuhi, akhirnya berhasil diwujudkan.

Kalau masih suka tidak jujur atas amanat yang diembannya, maka berbagai tragedi seperti gizi buruk atau malnutrisi akan terus terjadi di tengah masyarakat. “Potensi” ketidakberdayaan dan keprihatinan yang menimpa masyarakat jadinya “diendapkan”. Memang faktanya, tidak sedikit pemimpin lokal  seperti di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia yang tidak jujur dalam menyampaikan kebenaran. Takut kharismanya tereduksi atau citra kepemimpinannya buruk, mereka membuat testimoni kalau kondisi warga di daerahnya sedang hidup sejahtera, berkecukupan, dan tidak sampai kekurangan pangan bergizi.
Mereka itu menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya kalau di wilayah yang di pimpinnya sudah lama mengalami  banyak problem serius, diantaranya problem pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) yang tergolong luar biasa, seperti praktik pembiaran kelaparan dan  malnutrisi, yang mengakibatkan kematian massal.


Ketidakjujuran  merupakan kata yang tepat untuk mengkritik mental para pejabat negeri ini yang masih bermental pongah, khususnya pejabat di daerah. Artinya akibat sikap tidak jujurnya para pejabat terhadap problem gizi buruk di berbagai daerah misalnya, tragedi kemanusiaan terus terjadi. Pemimpin lokal ini layak dikategorikan melakukan kejahatan melawan kemanusiaan (crime againt humanity).


Tragedi kemanusiaan itu memang sudah seharusnya menyalahkan kinerja para pengelola rezim di daerah. Mereka ini menempati jabatan strategis, diantaranya yang berhubungan dengan kebutuhan pangan rakyat. Sayangnya mereka tidak “blusukan” melihat realitas sosial dan  membutakan nurani saat diberi informsi kondisi riil memprihainkan.


Ketika rezim lokal  ini berkali-kali melakukan kesalahan, siapa yang berkewajiban mengingatkan? Jawabannya tentulah rezim pusat yang wajib “menjewernya”.  Dalam ranah inilah, pemimpin berkewajiban, selain menindak tegas pengelola rezim lokal itu, juga mengajarinya berjihad memanajerial jabatan yang dipercayakan kepadanya, diantaranya dengan blusukan ke wilayah pedalaman.


Elite pemimpin wajib aktif mengonstruksi rezim lokal itu agar menjadi rezim yang kuat, bukan yang lembek. Gunnar Myrdal, sosiolog dan peneliti kenamaan ini pernah menyebut, bahwa suatu negara disebut lembek (soft state), ketika mentalitas kerja pemimpin, birokrat atau pejabat-pejabat negaranya lamban, indisipliner, dan sering mempermainkan amanat kekuasaannya.
Mentalitas lembek itulah yang membuat kehidupan negara menjadi karut marut. Wajah sengkarut ini jelas dapat terbaca dalam praktik pengabaian pembumian gerakan pangan bergizi untuk rakyat. Selama ini, barangkali tragedi kemanusiaan bisa diminimalisir jika elemen pemimpin tidak sibuk mengurus diri dan egoisme sektoralnya.


Apa yang disebut Myrdal itu juga sejatinya tergolong kritik cerdas terhadap setiap pelayan masyarakat, atau pemimpin/birokrat. Myrdal mengidolakan pemimpin rezim yang kuat dalam mengemban layanan publik, yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan, atau pemimpin yang menempatkan etos kerja sebagai nafas utama dalam kinerja pemerintahannya.


Pemimpin yang masih rajin indisipliner merupakan penyakit sejati masyarakat, yang layak diposisikan sebagai ancaman serius keberlanjutan negara dan bangsa. Komitmen teguh dalam kejujuran demi menegakkan amanat merupakan nilai-nilai agung pemimpin. Kalau keteguhan pada janji dan kinerja bermoral bisa ditegakkannya, maka ini merupakan investasi besarnya untuk patut disebut beriman atau tidak berpnyakit “malapraktik” etik dalam dalam konstruksi penyelenggaraan kekuasannya.


Secara a contrario, para pemimpin yang mengabaikan kelaparan rakyat dapat disebut kriminalis agama atau pengkhianat teologis.  Mereka menstigmatisasi drinya sebagai pemimpin yang taat beragama, tetapi dalam ranah pemerintahan, mereka mendustai atau bahkan mengkrimialisasinya. Di negeri yang mayoritas umatnya muslim ini seharusnya tidak punya pemimpin unit yang mengidap virus "miskin" etik, apalagi sampai suka menjadikan birokrasinya sebagai "bencana" tersendiri bagi kehidupan masyarakat, pasalnya jika birokratnya masih berdemikian, maka yang kita saksikan adalah potret makro kehidupan paradok yang serba tidak manusiawi, dan berkeadaban


Setiap kali seseorang dilantik penjadi pejabat (birokrat), tentulah ia dituntut berjanji untuk menegakkan amanat, seperti janji akan menjalankan tugas sebagai pengabdi totalitas pada umat, tidak akan menerima dan meminta sesuatu dari orang lain yang berhubungan dengan jabatannya, atau tidak melakukan perbuatan tercela yang merugikan masyarakat..

Dalam janji itu, pemimpin sangat fasih melantunkan kata-kata suci yang melibatkan nama Tuhan di dalamnya. Misalnya "Demi Allah, saya akan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya". Janji ini tidak main-main, karena dari ucapannya ini, mereka menyerahkan dirinya dalam "perjanjian ketuhanan", yang memosisikan problem kerakyatan menjadi muatan istimewa kinerjanya.

Ikrar pemimpin itu seharusnya menguatkan tekad dan komitmennya untuk menjadi pengabdi maksimal terhadap setiap problem kerakyatan seperti yang menimpa rakyat di. daerah  Tragedi yang selama ini rentan menimpa rakyat di daerah haruslah dijadikan sebagai amanat utama yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan keluarga dan kelompok.
Pembumian nilai-nilai spiritualitas kepemimpinan wajib ditunjukkan setiap pejabat atau elemen rezim local dengan cara diantaranya menunjukkan kinerjanya secara jujur.
Sering terjadinya tragedi kemanusiaan di daerah mengindikan bahwa pengelola rezim lokalnya mengidap kemiskinan amanat seperti tak pernah  terjun langsung melihat realitas kehidupan masyarakat. Kalau mereka tidak sedang mengidap virus malapraktik amanat demikian, tentulah mereka mampu memprevensi supaya tragedi kemanusiaan tidak terjadi.
Pemimpin (birokrat) yang hebat adalah birokrat yang tidak obral janji kepada masyarakat, dan sebaliknya obral kegiatan yang bersentuhan langsung dengan penderitaannya. Barangkali masyarakat di daerah sudah kenyang dengan janji-janji yang dilantunkan pemimpinnya, pasalnya  cerita dari tahun ke tahun, tetaplah sama:  ironi dan tragedi.

Pimpinan utama di ranah negara berkewajiban mendidik segenap mesin kekuasaannya, baik di pusat maupun daerah, bahwa Indonesia bukan semata Jakarta, tetapi juga rakyat pedalaman yang jauh dari sentuhan infrastruktur yang selama ini teralinasi layaknya bukan bagian dari “kekitaan” Indonesia.

Oleh: Mariyadi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma)

Artikel ini diambil dari MALANG POST Jumat, 29 Juli  2016