Informasi

/

SYAHADAT DARI SOLO

Kamis, 04 Agustus 2016 - 11:09 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: Opini

Teror tidak pernah benar-benar sepi dari republik ini. Masih ada sebagian elemen bangsa ini yang tidak menyukai atmosfir kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang benar-benar harmoni dan damai. Mereka ini memproduk teror dengan cara meledakkan diri atau menciptakan “horor”  terhadap publik yang mengakibatkan tereliminasinya hak asasi manusia seperti hak keselamatan, hak kesehatan, dan hak bebas dari ketakutan.
Kasus ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo Juli lalu adalah contohnya, bahwa tampaknya masih ada sejumlah orang yang sudah atau sedang “terdidik” di negeri ini unuk menghalalkan cara-cara seperti meledakan diri sendiri guna menyukseskan misi yang dibebankan oleh organisasinya.


Polisi mengidentifikasi Nur Rahman  sebagai pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo. Dia meledakkan diri di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Kepolisian Resor Kota Solo (Surakarta). Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Komisaris Besar Ahmad Luthfi mengatakan, pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri sempat masuk ke Mapolresta Solo. Namun karena menemui jalan buntu, dia lalu putar balik dan mengucapkan kalimat syahadat. Petugas sempat mengejar pelaku. Namun sebelum petugas sempat bertanya, pelaku merogoh saku jaket dan kemudian bom meledak.
Ucapan kalimat syahadat yang disampaikan pelaku bom bunuh diri di Mapolres Solo itu dapat diinterpretasikan, bahwa pelaku merupakan produk didikan organisasi teroris yang berdoktrin agama tekstualis atau menjadikan agama sebagai tameng yang membenarkan gerakannya.


Kalimat syahadat yang diucapkan itu menjadi pertanda bahwa pelaku dalam ranah ideologi dan doktrin agama yang diajarkan dan dikembangkan di lingkungan organisasi terorisme bukanlah kejahatan melawan kemanusiaan (crime againt humanity),  melainkan sebagai  perintah agama atau bagian dari misi dakwah yang wajib ditegakkannya. Pemahaman pelaku dan kelompok dalam organisasinya itu membuka mata kita, bahwa di negeri ini masih ada segolongan atau sekelompok orang yang menjadikan cara-cara radikal, bunuh diri, atau pembunuhan dan pembantaian orang lain sebagai “madzhab” yang direlasikan dengan agama (Islam). Masih adanya sekelompok orang yang berpaham atau “bermadzhab” seperti itulah yang membuat wajah Islam tidak lekang dari tuduhan sebagai agama yang menoleransi radikalisme atau terorisme.


Islam dianggap telah berdosa besar karena telah melahirkan pemeluk yang “sesat pikir” dan sikap dalam mengimaninya, atau setidak-tidaknya menjadi sumber  terproduksinya pemeluk yang berafiliasi pada radikalisme atau terorisme. Menjadi tugas bersama komunitas Islam inklusif dan penggelora cinta universalitas, bahwa Islam tidak membenarkan syahadat digunakan untuk melabeli gerakan terorisme atau gerakan dehumanisasi di tengah-tengah masyarakat. Islam bukanlah agama yang menoleransi dan meliberalisasi radikalisme guna mewujudkan “pengislaman” di muka bumi. Kehadiran pemeluk agama lain atau sejumlah faksi (madzhab) dalam Islam bukanlah sebagai obyek yang dipaksakan untuk “diislamisasikan” sesuai dengan pemahaman agama atau penafsirannya. Islam mengajarkan demokratisasi dan keragaman, dan bukan penyeragaman.


Sayangnya, di negeri ini, masih ada beberapa gelintir orang yang mengedepankan pola kebencian (misoginisme) pada pemeluk agama lain atau sesama pemeluk yang berbeda madzhab dengan dirinya. Semestinya, keragaman dalam beragama itu tidak lagi perlu didiskursuskan, apalagi dijadikan dalih untuk menciptakan atmosfir disparitas dan radikalitas pada pemeluk agama lainnya, pasalnya keragaman di ranah apapun merupakan realitas historis yang tidak bisa ditolak pemeluk agama manapun.


Membumikan pola beragama non misoginisme tidaklah mudah. Ada segolongan orang yang meyakini interpretasi atas teks-teka ayat sebagai kebenaran mutlak. Mereka yang menempatkan diri dan kelompoknya dalam ranah klaim kebenaran (truth claims) ini kemudian menjatuhkan opsi  radikalisme dan dehumanisme. Opsi radikalisme dan dehumanisme itu diposisikannya sebagai cara berjihad atau pola menyukseskan misi agama. Dalam pemahamannya, instrumen negara seperti aparat kepolisian bisa ditempatkan sebagai “target” yang dihukum atas kesalahannya dalam memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama yang tidak seafiliasi atas “syahadat” dengan dirinya.


Seharusnya setiap kelompok pemaksa dan penahbis truth klaim mencerdaskan nalarnya, bahwa setiap pemeluk agama di negeri ini dijamin hak beragamanya secara konstitusional. Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menggariskan,”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya….”dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi, ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 
Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Garis konstitusi itu sudah sangat jelas, bahwa di negara ini setiap orang berhak bebas menjalankan ajaran agamanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, maupun keyakinan lainnya. Siapapun dan kekuatan apapun dilarang keras memproduksi pola misoginisme dalam beragama. Konsekuensi beragama non misoginisme yang dicita-citakan konstitusi kita adalah model beragama yang tidak “mengislamisasikan” atau tidak memaksakan kehendak dengan cara menggangu dan merugikan seperti  mengancam, merusak, menyebarkan teror, atau melakukan gerakan individual maupun kolektif yang merugikan sesama pemeluk agama atau pemeluk agama lainnya

Itu bermaknakan egalitarianieme beragama yang esoteristik, bahwa negeri ini tidak elok jika dikatakan milik sepihak saja, pasalnya Indonesia adalah satu untuk semua dan semua untuk satu (one for all and all for one), sehingga siapapun yang jadi pemeluk agama, berkewajiban “mengindonesiakan” yang lainnya.
Kalau institusi negara saja misalnya sampai “kebobolan” dalam memproteksi dirinya dari serangan terorisme atau segala bentuk praktik radikalisme, bagaimana mungkin mereka bisa kapabel menunjukkan daya proteksinya terhadap pemeluk agama (masyarakat).

Tantangan ke depan yang diagregasikan oleh pemeluk agama penghalal radikalisme boleh jadi lebih dahsyat dan sangat istimewa (exstra ordinary) bilamana strategi preventif yang berpola penguatan cinta tanah air dan “pengindonesiaan” para generasi muda tidak gencar dan kontinuitas dilakukan oleh aparat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Paragenerasi muda wajib dicerdaskan pemahaman keagamannya, diantaranya dengan merestorasi konstruksi logikanya yang merasa sudah cukup hanya dijejali dengan sekali “syahadat” sudah pasti masuk surge

Wakil Direktur I program pascasarjana Unisma, serta Penulis dan Pemenang sejumlah Hibah Teks Buku Ajar Kementrian Dikti.

Artikel ini diambil dari MALANG POST Rabu, 03 Agustus 2016