Informasi

/

MENGAWAL INDEPENDENSI TITO

Jumat, 24 Juni 2016 - 08:28 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: Opini

MENGAWAL INDEPENDENSI TITO
Oleh Abdul Wahid

Hampir pasti Komjen (Pol) Tito Karnavian  menjadi Kapolri karena Presiden Joko Widodo hanya mengajukan satu nama ke DPR dan fit and proper test berjalan lancar.  Masalahnya apakah nantinya Komjen Tito Karnavian  benar-benar kapabel dalam menjalankan peran besarnya sebagai nahkoda Polri?

Pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo menilai Komjen Tito Karnavian  pilihan terbaik  dari sembilan jenderal bintang tiga Polri. Ia berseloroh, ada pejabat yang dikenal oleh rekan-rekannya dan publik sebagai orang baik, namun terlibat kasus korupsi dan diproses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Suka atau tidak saat ini dalam memilih calon Kapolri diupayakan yang terbaik meski dari pilihan yang terburuk.

Pernyataan itu menunjukkan,  mencari sosok pemimpin di negeri ini tidak gampang. Sebab  banyak  elitis bermental busuk atau minimal terindikasi menyalahgunakan  kekuasaan, sehingga tidak layak memimpin lembaga strategis. Tokoh muslim Syafii Maarif menyebut,  di negeri ini memang banyak penegak hukum bermental buruk alias busuk. Tapi tetap ada  aparat berintegritas atau berkomitmen tinggi terhadap profesinya.

Dalam hidup berbengsa dan bernegara, kita harus optimistis. Kondisi buruk dan busuk hampir di seluruh lapisan masyarakat tidak boleh membuat putus asa atau  kehilangan daya  untuk mencari  sosok terbaik guna memimpin negeri. Pencarian Presiden Jokowi terbukti menemukan hasil baik seperti  pada diri Komjen Tito Karnavian  sebagai kader yang dinilai berintegritas untuk  memimpin Polri. 

Yang terpenting dan perlu dipahami semua pihak,  peran yang diemban Tito dalam menahkodai Polri tidaklah mudah. Independensinya sebagai Kapolri benar-benar dipertaruhkan. Bukan semata karena Tito akan berhadapan dengan  senior-senior yang  dipimpin, tetapi juga  penanganan kasus korupsi masih numpuk.

Perkara korupsi memang masih menumpuk di Polri. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, misalnya, menyarankan agar pengganti Jenderal Badrodidin Haiti dapat lebih mengedepankan pemberantasan korupsi. Contoh, untuk saat ini saja di Badan Reserse Kriminal Polri, setidaknya terdapat 20 pekerjaan rumah kasus korupsi belum terselesaikan. Beberapa di antaranya seperti kasus kondensat, Pertamina Foundation, pengadaan UPS, hingga korupsi di PT Pelindo.

Sebagai bagian dari pilar penyelenggaraan sistem peradilan pidana, kepolisian juga mendapat amanat menangani kasus-kasus korupsi.  Konstruksinya akan kuat di tangan penyidik independen. Ketika penyidik Polri independen, sangat mungkin  kasus-kasus yang menumpuk bisa diselesaikan. Independensi akan lebih mempercepat terwujudnya penyelenggaraan  criminal justice system  terhadap kasus korupsi.

Suparman Marzuki menyebut, independensi merupakan prinsip berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh pihak-pihak berkepentingan. Hal ini agar peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar

Sebagai Kapolri, Tito  wajib menjaga independensi. Segala bentuk kekuatan, mulai dari senior maupun pihak-pihak lain yang bermaksud mempengaruhi kinerjanya dalam mengungkap kasus korupsi harus ditolak. Kondisi dunia peradilan secara umum bobrok akibat pilar-pilar hukum gagal menjaga kewibawaannya. Tidak sedikit di antara mereka   gagal karena  menyalahgunakan  amanat.

Tantangan

Amanat yang harus diemban secara konsisten dan independen adalah sebagai pemberantas perkara korupsi, namun ternyata di balik itu, statusnya sebagai pemberantas ternyata harus menjadi objek yang diberantas. Pemberantas koruptor yang jadi koruptor inilah yang masih  menjangkiti penyelenggaraan criminal justice system.

Tito mesti akan menghadapi beragam elitis baik dari luar maupun dalam kepolisian bilamana secara transparan dan nondiskriminatif menegakkan criminal justice system. Dari ranah itulah, Tito bukan tidak mungkin akan menghadapi pertarungan sengit. Kekuatan tangan-tangan gaib  yang berada di balik kasus korupsi tentu tidak akan  membiarkan Tito menjaringnya. Mereka ini boleh jadi mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Tito.

Menghadapi kondisi itu, tugas masyarakat, khususnya kalangan akademisi untuk mengawalnya. Tito tidak boleh dibiarkan sendirian melawan koruptor yang sejatinya adalah teroris yang sangat keji terhadap bangsa ini. Setiap elemen masyarakat, berkewajiban untuk tidak membiarkan Tito berjuang sendirian melawan koruptor.

Pendampingan publik itu akan bermanfaat bukan hanya demi menyehatkan bangsa ini dari jarahan dan jajahan koruptor, tetapi juga akan membuat Polri mengedukasikan dirinya supaya menjadi lembaga penegakan hukum yang kuat dan berwibawa.

Kimiawan kenamaan Albert Einstein pernah mengingatkan dunia ini menjadi semakin tidak aman  dihuni, bukan karena  ulah penjahat, tetapi akibat sikap kita yang membiarkan kejahatan berjaya. Pendapat Einstein ini secara tidak langsung mengkritik secara radikal kinerja aparat kepolisian agar lebih keras lagi menekan kejahatan.

Penulis Wakil Direktur  Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Artikel ini diambil dari Koran Jakarta Jumat, 24 Juni 2016