Informasi

/

REFORMASI AMORALITAS PROFESI

Selasa, 21 Juni 2016 - 09:45 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: OPINI

Oleh Ana Rokhmatus Sadyah, SH.,MH
Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Uang di dunia ini memang memiliki pesona luar biasa dalam kehidupan seseorang yang sedang menduduki jabatan strategis. Sudah demikian banyak seseorang berkedudukan mapan dan bergaji besar, yang masih terperosok dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), hanya gara-gara terpikat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.
Kerakusan pada uang yang bukan miliknya itu dapat terbaca dalam kasus korupsi. Misalnya dalam kurun waktu semester I di tahun 2015, aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan 308 kasus korupsi dan suap. Total kerugian negara dari kasus korupsi mencapai Rp 1,2 triliun, sedangkan kerugian akibat kasus suap mencapai Rp 475,3 miliar (Hamid, 2016).
Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar berbagai kasus belakangan ini membenarkan bahwa kejahatan ini masih jadi segmentasi kultural di kalangan aparat penegak hukum atau menunjukkan masih belum maksimalisasinya gerakan reformasi di kalangan professional hukum.
Itu dibuktikan diantaranya dengan digugatnya marwah Mahkamah Agung (MA) akibat ditengarai masih menyimpan problem penyakit korupsi, yang diantaranya dengan ditangkapnya oknum aparat MA dalam skandal suap, sehingga menguatkan bahwa penyakit amoralitas kekuasaan masih mencengkeram tubuh institusi peradilan.
Kalau dilihat dari sisi kesejahteraan aparat peradilan sekarang, barangkali idealitasnya tidak perlu lagi oknum itu menjerumuskan dirinya dalam praktik moral decay, namun rupanya keinginan mendapatkan uang yang melebihi gaji atau hasrat memperkaya dirilah yang dimenangkan.
Faktanya, memang amoralitas profesi masih menjadi semacam penyakit menyenangkan dan memuaskan yang dinikmati oleh para oknum yang dalam lingkaran setan mafia hukum.
Mereka itu menjadikan penyakit ini sebagai jalan mengamankan dan menyamankan profesinya. Mereka bahkan saling berlomba untuk menjerumusskan atau mendestruksi diri dalam kultur amoralitas profesi ini dengan cara mengajak siapapun untuk jadi pemainnya.
Itu menunjukkan, bahwa mereformasi penyakit di dunia peradilan yang sejatinya sebagai salah satu agenda reformasi, tidaklah gampang. Penyakit  penyimpangan moral masih benar-benar menjadi bagian dari kultur busuk yang dinikmati sebagian elemen peradilan.
Sangat ironis, para penjaga gawang peradilan, justru terlibat dan mengawetkan pembusukan hukum. Jagat sakral yang seharusnya dijaga dengan integritas moral dan sikap imparsialitas, ternyata dirusak sendiri oleh para pilar-pilarnya. Praktik ini, tentu saja sangat melukai kalangan pencari keadilan (justiabelen).
”Negara akan langgeng dalam hegemoni mafioso kekuasaan, dalam kolonialisasi kleptokrasi borokrasi, dalam dehumanisasi politik, dalam cengkeraman oportunis, dan dalam  adidaya budaya diskriminasi, ketika hukum gagal ditegakkan, ketika hukum dijadikan alat pengkhianatan, dan ketika hukum digunakan membenarkan kejahatan.” (Hafidz, 2005)
Pesan itu  mengandung tuntutan melakukan reformasi terhadap bangunan kehidupan negara hukum yang sedang atau akan menderita kerapuhan dan kelumpuhan akibat hegemoni kalangan mafia di berbagai sektor kehidupan berbangsa.
Tidak sulit ditemukan ragam praktik mafia yang mengakibatkan jalannya rule of game bisa dibengkokkan, diamputasi, dan bahkan diaborsinya secara instan lewat pemujaan  uang. Akibat kuatnya hegemoni para mafia ini, kerapkali pimpinan negara menelorkan kebijakan pembentukan lembaga ad hoc.
Kita tentu belum lupa saat Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 yang kemudian Tim ini memberikan rekomendasi untuk memberantas tuntas mafia peradilan. Mafia peradilan disimpulkannya sebagai penyakit yang sudah sekian lama mendarah-daging menggerogoti bangsa ini.
Presiden Jokowi misalnya, meski tidak menembak langsung ke sasaran mafia  hukum, juga membentuk beberapa ”prajurit ad hoc” untuk membongkar mata rantai mafia migas. Ini menunjukkan, bahwa kekuatan mafia di negeri ini sangat dahsyat, khsusnya mafia hukum, yang memang bisa bertali-temali dalam menunjukkan agregasi dan akselerasinya.
Tidak ada gunanya negeri ini menyandang identitas agung sebagai negara konstitusi, yang di dalamnya menentukan konstruksi ideal negara hukum atau berdoktrin siapapun wajib dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa diskriminasi, kalau saja dalam realitasnya, negeri ini berada dalam genggaman erat para mafia yang bisa “membuka dan mengunci” pintu peradilan secara leluasa dan liberal.
Doktrin moral seperti kebenaran, kemanusiaan, dan kejujuran hanya sebagai nyanyian kolosal dan konvensioal akibat dilindas oleh praktik-praktik pembangkangan kode etik profesi yang diberikan tempat berdaulat dalam implementasi sistem hukum.
Kaum pembangkang itu akhirnya terus merasa mendapatkan lisensi mengokohkan kedaulatan kriminalisasinya guna mencari keuntungan pribadi dan kroni sebanyak-banyaknya. Pengkhianatan norma ditempatkan sebagai keharusan logis guna menjembatani terwujudnya booming kedatangan keuntungan dari kalangan penyuap.
Itu terbaca, amoralitas profesi akhirnya menjadi semacam “kewajiban” yang dijaga keberlanjutannya.  Mereka bahkan menggalang kekuatan, kerjasama sistemik,  atau jaringan terorganisir untuk membuka dan mengamankan kran guna mengalirkan ”pendapatan” dimana-mana atau dalam kasus apapun
 Mereka itu menjadi semacam kekuatan kriminalitas raksasa yang tidak gampang didekonstruksi oleh kekuatan lain. Mereka juga mampu memproduk budaya yang dapat merangsang kaum idealis atau pejuang hukum potensial masuk jebakan lingkaran setan simbiosis mutualisme.
Apa yang dilakukan oleh oknum aparat peradilan ini jelas penyelingkuhan kode etik profesi sangat istimewa (exstra ordinary).  Perilakunya identik dengan memperlakukan lembaga peradilan, meminjam istilah Antony F. Susanto  (2004)  layaknya “toko swalayan”, pasalnya elemen peradilan terjerumus menjadikan institusi yang diamanatkan kepadanya sebagai  toko yang berjualan hukum yang diserahkan kepada konsumen atau pasar untuk membeli dan mengamputasinya.
Moral decay-nya aparat itu  mencerminkan  perilaku kamuflase yang dibenarkan sebagai  “regulasi kriminalitas tak tertulis” yang bisa mendorong setiap pencari keadilan untuk nekad mengkiblatinya. Pembusukan dari elitis yuridis rentan berdampak menghasilkan ragam dan banyak pembusukan dimana-mana.
Kinerja KPK tidak boleh berhenti paska pengungkapan OTT sejumlah aparat penegak hukum, termasuk dalam kasus suap perkara Saipul Jamil, apalagi jika ditengarai ada indikasi berdasarkan fakta hukum mengarah pada sejumlah pihak yang bersindikasi kriminalisasi.  KPK wajib maju terus memasuki lorong-lorong peradilan yang bukan tidak mungkin menyimpan beragam baksil.
Aparat penegak hukum (jaksa, hakim, dan polisi) yang selama ini bersih dari permainan kotor, wajib menggelorakan daya dukung reformasi terhadap kinerja KPK dengan cara menyampakan testimoni atau bukti-bukti konkritnya.

Artikel diambil dari Malang Post, Minggu 19 Juni 2016