Informasi

/

Dr. H Abdul Wahid SH.,M.Ag resmi dilantik menjadi pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN

Kamis, 31 Maret 2016 - 21:44 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: FAKULTAS

Suatu kehormatan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan wakilnya dalam rangka undangan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di NAM Centre hotel Jakarta. Dr. Drs. H. Abdul Wahid, S.H., M.A Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang sekaligus menjadi perwakilan dari tingkat Jawa Timur ini kemarin resmi di lantik menjadi salah satu pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN. Selain Pak Wahid, dari tingkat Jawa Timur juga diwakili oleh beberapa tokoh ahli diantaranya Dr. Siti Marwiyah yang merupakan adik dari Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H selaku ketua APHTN-HAN dan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum selaku Dirjen Perundang-undangan di KEMENKUM HAM. “Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh ahli diantaranya Ketua MK, SEKJEN MK, Ketua MPR, dan tentunya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H selaku ketua APHTN-HAN.” jelas Drs. Wahid.

Selain pelantikan pengurus asosiasi, juga dilakukan pembahasan mengenai kembalinya GBHN yang masih menuai pro dan kontra. Dr. Drs. H. Abdul Wahid., S.H., M.A mengatakan mengenai kembali atau tidaknya GBHN sebagai haluan Negara masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan para ahli. Sebagian menyetujui agar Indonesia kembali memberlakukan GBHN dan sebagian lainnya tidak sependapat. “Pak Mahfud mengatakan bahwa haluan negara tidak harus GBHN atau tidak harus bernama dan kembali pada GBHN. Haluan negara ini dibutuhkan karena Indonesia tidak mempunyai arah, negara ini sedang berjalan tanpa perencanaan, sehingga gampang menimbulkan kerugian terhadap rakyat. Dan yang masih diperdebatkan hingga hari ini adalah siapa yang akan mengeluarkan haluan Negara? Apakah bentuknya ketetapan MPR, apakah Undang-Undang, apakah program Presiden masih dipertimbangkan” Terang Dr. Wahid. “Ketua MPR dalam forum juga mengatakan bahwa perlu berhati-hati jika ingin menghidupkan kembali GBHN. Kita sudah ada lembaga pengkajian dan badan pengkajian, biarlah mereka bekerja dahulu agar kita tidak terburu-buru menghidupkan kembali GBHN. MPR memiliki lembaga pengkajian dan badan pengkajian yang bisa lebih mengkaji apakah GBHN itu bertentangan dengan atau tidak dengan UUD NRI 1945.” Tambahnya.

Kegiatan ini akan berkelanjutan dengan adanya kerjasama dari MPR dan DPD mengenai perkembangan Hukum Tata Negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang selalu berkembang dan tidak jarang mengalami perubahan sesuai dengan iklim politik Negara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan memberi manfaat, salah satunya jika esensi dari kegiatan ini dibahas lebih dalam dan dirumuskan dengan terstruktur maka bisa diajukan kepada pihak yang berwenang untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

(Berita ini ditulis oleh Widya Rainnisa dan Dorra Prisillia Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma)