Informasi

/

Sunardi, Kultur Menyelingkuhi kekuasaan

Kamis, 31 Desember 2015 - 12:59 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: Opini

KULTUR ”MENYELINGKUHI” KEKUASAAN 
Oleh:  Sunardi
Ketua Program Studi Kenotariatan PPS Unisma Malang 

”Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdik.” demikian kata Henry Ford, yang sebenarnya mengingatkan setiap elemen kekuasaan, bahwa kegagalan memimpin atau memondasi negara, idealnya dijadikan investasi moral-spiritualitas untuk membenahi diri dan kekuasaannya (model kepemimpinannya).

Sayangnya, elit pemimpin negeri ini masih menjatuhkan opsi ”memberhalakan” kekuasaannya dibandingkan memperjuangkan atau secepat-cepatnya menyibukkan diri dalam berbagai problem masyarakat. 

Ketika masyarakat di beberapa wilayah disibukkan menghadapi problem kompilasi dan akumlasi penderitaan akibat bencana kemanusiaan seperti makin meningkatnya warga yuang memilih bunuh diri akibat deraan kemiskinan berlapis atau keracuran makanan akibat ketiadaan cadangan makanan yang memenuhi standar kelayakan kesehatan, sebagian elit kekuasaan atau politisi kita justru sibuk mengurus dirinya sendiri seperti menghanyutkan dirinya dalam berbagai model kriminalisasi kekuasan.

Tak sedikit diantara elitis kekuasaan yang menggadaikan dirinya terseret dalam praktik memanjakan atau menghedonisasikan dirinya, seperti bargaining gratifikasi dan upeti, serta lainnya.

Mereka itu terbukti tak sedikit yang bergerilya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memainkan perannya untuk mempengaruhi seseorang atau pemilik korporasi yang dinilainya mempunyai smberdana tidak sedikit.

Kekuasaan, seperti kata Lord Acton cenderung untuk digunakan korupsi atau korupsi itu terlahir dari kekuasaan. Kekuasaan itu menjadi magnit yang potensial mencondongkan atau menjerumuskan seseorang melakukan berbagai bentuk ”penyelingkuhan” moral.

Saat kekuasaan menjadi kendaraan seperti itu,  tentu saja layak dikhawatirkan jika konstruksi negeri ini bukannya menuai berkah kedamaian dan kesejahteraan, tetapi sebaliknya hanya menuai berbagai bentuk petaka yang memprihatinkan, mengenaskan, dan memilukan.  Petaka bisa berbentuk gonjang-ganjing bencana alam, tetapi juga sebagai penampakan krisis moral yang semakin serius.

Kalau elite kekuasaannya sibuk ‘menyelingkuhi” arogansi dan eksklusifitas kekuasaan atau kursi yang didudukinya, jelas ini berdampak pada pengabaian dan pemarjinalan amanat kerakyatan. Rakyat tidak lebih dari sekedar tunggangan kepentingan eksklusif diri, kroni, partai, atau kerabat-kerabat instannya. Saat kepentingan partai misalnya butuh dikedepankan, maka kepentingan keadilan hukum dan kebenaran dipinggirikannya.

Manusia memang harus terus diingatkan agar “birahi” dan ambisi yang diimplementasikan atau disejarahkan tak dibiarkan larut dalam  keterjajahan “madzhab” kapitalistik, gaya hidup dan kedudukannya. 

Dalam hidup ini, manusia jangan sampai terjerumus menyelingkuhi kekayaan, mengkultuskan kemegahan, atau diperbudak lebih-lebih oleh kekuasaan. 

Dan kekuasaan memang menjadi magnet yang membuat seseorang yang mengendarainya bisa silau memujanya atau menjadikannya sebatas sebagai “keranjang” mengail keuntungan sebesar-besarnya. Kekuasaan yang dibuatnya sebagai payung mengamankan beragam kompilasi  deviasi struktural, sementara hak-hak rakyat diselewengkan habis-habisan.

Menjadi sangat fatalistik dan ironistik, jika yang terlena dalam pemberhalaan ini adalah elite-elite kekuasaan (elemen negara) yang menempati posisi strategis, pasalnya mereka sudah dipercaya menjadi penyejahtera dan pembebas, namun menempuh jalan sebaliknya atau terbuai jadi predator, yang kegemarannya merampas, memangsa, dan menghancurkan hak-hak publik

Manusia paling hina di muka bumi dan di hadapan Tuhan adalah manusia yang sebenarnya bisa menikmati kemerdekaan, kecerdasan nurani, dan kebeningan moralnya, namun menyerahkan kemerdekaan,  kecerdasan nurani, dan kebeningan moralnya itu ke dalam ”tiranitas” yang dibuatnya sendiri. 

Manusia yang demikian itu jelas akan hancur atau memproduk beragam penyakit yang potensial menghancurkan konstruksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ibarat pepatah “siapa menabur angin, akan menuai badai”. 

Berbagai jenis potret buruk dan kerapuhan disana-sini sulit dibendung, prahara nasional mustahil  dihadang, atau bencana kehidupan berbangsa tak akan gampang diselesaikan tatkala manusia-manusia yang seharusnya jadi  penggali kebenaran, penegak atau pejuang kebenaran, dan  pembaharu justru menyukai kecongkakan atau arogansi kejahatan yang diperbuatnya. 

Mereka itu memilih jalan yang secara materiil menguntungkan dan membuatnya bisa menempati hirarkhis elite kekausaan yang lebih tinggi, akan tetapi apa yang diperolehnya ini sebenarnya merupakan sumberdaya publik. Kalau sumberdayanya dimangsa terus menerus, berarti konstruksi keberlnajutan hidup bernegara juga keropos.

Sungguh memalukan dan memilukan, suatu konstruksi negara berbasis agama seperti Indonesia   sedang terpuruk akibat perilaku komunitas elitnya yang sangat arogan membusukkan etika dan mengkriminasasikan jabatannya. Mereka selama ini larut dalam obral janji, dan bukan rajin obral bukti konkrit melalui kinerja yang  membebaskan kemiskinan, pengangguran, dan beragam ketidakberdayaan rakyat.

Komunitas elite kekuasaan kita sedang asyik terlena dalam buaian romantisme kekuasaan dan perburuan kekayaan yang diberhalakan, yang boleh jadi  targetnya mengisi pundi-pundi kekayaan diri, kelompok, dan partainya. Mereka terus jadi pemburu dan pengembang kriminalisasi dan bukan pembaru dan pembumi reformasi. Mereka berani menerima resiko yang terburuk sekalipun, seperti dipenjara atau dimasukkan dalam tahanan, asalkan ambisinya terpenuhi.

Kekayaan yang diburu melalui kendaraan kursi atau jabatan yang diamanatkan padanya, sudah terbukti hanya menghadirkan beragam petaka di bumi pertiwi ini, minimal petaka di lingkaran institusinya, dan bukannya atmosfir yang menyejahterakan dan memanusiakan rakyat.  Mereka layak dikategorikan sebagai pemuja pundi-pundi kekayaan, Kalau sosok seperti ini yang masih dan akan banyak mengisi jagad negeri ini, maka berbagai jenis petaka tidak akan pernah sepi dari republik ini,

Sebagian elemen masyarakat yang hingga kini masih terpuruk dalam ranah kemiskinan bukannya dijadikan proyek pemanusiaan manusia, tetapi dibiarkannya atau sebatas setengah hati aplikasi gerakan manajemen pemeduliannya.

Stigmatisasi sebagai the biggest moeslem community in the world  barangkali tak lagi layak melekat dalam diri manusia Indonesia jika perilaku ke depan masih memberhalakan kekuasaan (jabatan). Bukti pemberhalaan kekuasaan adalah perlakuan terhadap jabatan (profesi) yang dijadikannya sebagai sumber membangun kemegahan diri, kroni, dan kerabat-kerabat 

Idealnya kekuasaan  adalah amanat berbasis kerakyatan, dan bukan embrio lahirkan khianat yang dimenangkan dan diarogansikannya. Kekuasaan yang diamanatkan masyarakat justru ditempatkan sebagai ”pabrik” untuk memproduksi banyak petaka yang berlanjut terus menerus (mulai dari bencana individual, structural, dan alam). Jika model kekuasaan demikian diberikan tempat berdaulat dan mengabsolut, maka penderitaan masyarakat pun akan terus berlanjut dan berlapis-lapis.  Dalam ranah demikian,  kehadiran negara tak lebih hanya sebagai penindas bagi rakyatnya, dan bukan pembebas, pemberdaya, dan pencerah. 

Artikel ini dimuat di malang pos 3 desember 2015