Informasi

/

Sunardi, Menguji Egalitarianisme Eksekusi

Kamis, 31 Desember 2015 - 12:09 WIB
Diposting oleh: Administrator - Kategori: Opini

Menguji Egalitarianisme Eksekusi

”Ab honesto virum bonum nihil deterret atau tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik, yang melaksanakan kewajiban/tugasnya de­ngan jujur.” Kata mutiara ini mengingatkan tentang makna kejujuran dalam menjalankan kewajiban. Kalau suatu kewajiban dilaksanakan dengan jujur, dampaknya akan sangat besar, bukan hanya untuk yang melaksanakannya, tetapi juga bagi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.


Jika kewajiban berbasis ke­jujuran itu berkenaan dengan dunia hukum, pengaruh pembaruan atau ke­man­faatannya pun sangat besar. Para pencari keadilan atau orangorang yang ter­kena masalah hukum tidak akan dirugikan hak haknya.
 Kasus hukum Laboran Sitorus pun demikian. Semestinya kasus ini bukan menjadi perkara istimewa, karena yang dilakukan Labora juga seringkali dilakukan terpidana lain, yakni ‘menghilang’ dari Lapas setelah mendapatkan kesempatan atau diizinkan menikmati kehidupan di luar Lapas.

Menjadi kasus yang menampar institusi peradilan, khususnya kejaksaan dan Lapas, ketika Labora tdak kun­jung dieksekusi atau gagal dieksekusi, meski yang bersangkutan berada di rumah. Mengapa bisa demikian? 
Belum lama ini, ratusan orang pendukung terpidana kasus pencucian uang, penimbunan BBM, dan illegal logging, Aiptu Labora menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat. Namun, mereka dihadang aparat gabungan TNI Polri.

Mereka tidak diizinkan melanjutkan aksi damai di Kantor Kejari dan Lapas Sorong. Koordinator aksi, Freddy Fakdawer, adik angkat terpidana Labora Sitorus, menyesalkan tindakan Kajari Sorong. Pihaknya menilai Kajari tidak adil karena mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Labora.
 Dari massa pendukung meminta agar Labora dibebaskan dari jeratan hukum. Sedangkan dari Tim Ins­pek­torat Jenderal (Itjen) Ke­men­terian Hukum dan HAM (Ke­men­kum HAM) sedang menyelidiki atau memeriksa beberapa nama yang diduga ikut bertanggung jawab atas kaburnya (Labora Sitorus) atau terpidana 15 tahun pemilik rekening gendut sekitar 1,5 triliun rupiah itu dari Lapas Sorong, Papua Barat. 


Kemenkunham berkali kali mengakui Labora sulit dieksekusi karena adanya perlindungan dari masyarakat atau warga di sekitar tempat tinggalnya. Persoalannya, mengapa sampai sekelompok orang ini bisa membuat kejaksaan kurang bernyali melakukan eksekusi? 
Labora itu warga negara yang tidak berbeda dengan lainnya yang sedang berperkara hukum. Karena kedudukannya sama, perlakuan aparat penegak hukum pun tidak boleh membedakannya.

Ketika menghadapi ‘orang kecil’, aparat sangat gampang menangkap atau menahannya, namun saat orang kuat yang dihadapi, apalagi aparat bermacam macam. 
Seseorang yang berperkara hukum menjadi kuat dari sentuhan hukum maksimal bukan karena kemampuan dirinya saja, tetapi juga akibat dukungan sejumlah pihak yang merasa diuntungkan. Pihak yang diuntungkan ini bisa menunjukkan kekuatannya dengan menyiapkan ‘berikade’ yang membuat pihak yang mengancam akan menjeratnya, tidak bernyali atau disibukkan bermain main dengan kosa kata untuk dijadikan instrumen apologisnya. 


Labora Sitorus saat ini sejatinya sudah divonis MA selama 15 tahun dan denda 5 milliar rupiah terkait kasus pencucian uang, penimbunan BBM, dan illegal logging. Namun, Labora kabur saat meminta izin berobat di rumah sakit AL, Agustus 2014 dengan memiliki surat bebas dari Lapas. Namun, masalahnya tentu tidak sesederhana itu.
 Pertama, keberadaan surat bebas dari Lapas, yang belakangan dinyatakan palsu, tetap mengundang persangkaan, bahwa di dalam Lapas masih tersedia banyak diskresi yang bersifat diskriminasi. Kalau dari kubu Labora menilai bahwa surat itu tidak palsu, maka juga beralasan, pasalnya surat itu diperoleh dari oknum pejabat atau pegawai Lapas. Kalau kemudian itu dinyatakan palsu, mereka pantas menganggap Lapas sengaja mau cuci tangan, dan melemparkan stigma Labora melakukan segala macam cara untuk bisa bebas dari Lapas.


Kedua, ketidaktegasan aparat kejaksaan untuk secepatnya mengeksekusi Labora hanya gara gara Labora mendapatkan perlindungan dari pendukung atau sekelompok orang. Ketidaktegasan ini identik membuat aparat berlaku tidak egalitarian dalam pengaplikasian eksekusi. Ada atmosfir ketakutan yang membuat langkah aparat tidak merdeka dan independen dalam mewujudkan (menyelesaikan) tahapan hukum. 
Filosof kenamaan Plato melalui karya monumentalnya berjudul Politicos menunjukkan dua tahapan pemikiran.
 Pertama, hukum itu di­buat untuk mengatur warga negara. Jika ingin kehidupan warga terjamin hak kedamaian, keadilan dan kesejahteraannya, maka hukum yang dibuat dan digunakan mengatur oleh negara harus bermuatan istimewa yang menyentuh hak hak rakyat. 
Kedua, penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Penyelenggaraan kekuasaan di negeri ini ada yang di ranah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Seharusnya mereka wajib tunduk pada norma yuridis, baik secara pribadi dalam sikap dan perbuatannya, maupun kepentingan agung terkait pengelolaan kekuasannya.
Dengan hidup dalam konstruksi negara hukum ini, norma yuridis yang diimplementasikan, wajib mentaati prinsip persamaan derajat di depan hukum (equality before the law).
 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menggariskan, ”Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum.” Ketentuan konstitusi ini seolah menyerap ide besar dan sakral Plato yang mensyaratkan atau menggaransikan secara mutlak kewibawaan suatu ‘rezim yudisial’ norma yuridis yang berlaku tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan politik. 


Konstruksi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan tidak akan pernah berwibawa atau tidak menampak­kan sebagai ‘rezim yudisial’ yang bersih, akuntabel, dan ber­martabat, bilamana nor­ma hukum tidak digunakan sebagai panglima sejatinya. 

Artikel ini diambil dari suara karya 22 pebruari 2015